Pengertian dan Indikator Pembangunan

Pengertian dan Indikator Pembangunan

Tujuan Instruksional

Materi pokok ini disajikan agar mahasiswa mengetahui dan memahami pengertian dan indikator pembangunan dalam konteks pembangunan nasional. Setelah membaca materi pkok ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian pembangunan dan setiap indikator yang telah dipalajari. Disamping itu, mahasiswa juga diharapkan untuk dapat menerapkan konsep dan mengaplikasikan indikator sosial, ekonomi dan politik dalam praktek perumusan kebijakan dan strategi pembangunan nasional dan daerah, sesuai dengan bidang pekerjaan masing-masing.

a) Pengertian Pembangunan

Pembanguanan nasional di negara-negara dunia ketiga telah dimulai sejak pasca Perang Dunia Kedua. Negara-negara bekas jajahan di Asia dan Afrika, juga Amerika Latin telah menjadi arena pengujian teori-teori pembangunan, melalui praktek formulasi kebijakan pembangunan beserta implementasinya. Hasil dari berbagai pengujian teori di berbagai belahan dunia tersebut, telah memberikan hasil yang beragam dan sumbangan terhadap beberapa cabang ilmu sosial, terutama Ekonomi, Sosiologi (Portes 1976; Delacroix 1977) dan Ilmu Politik (termasuk Adminisrasi Negara). Pembangunan nasional (national development) adalah proses perubahan yang meliputi seluruh dimensi kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, politik, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya.

Portes (1976) mendefinisikan pembangunan (development) sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan nasional adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat ke arah yang diinginkan, melalui kebijakan, strategi dan rencana. Perubahan atau transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat dari adanya peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kotribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Ciri stuktur ekonomi negara industri yang sudah berada pada level “high mass consumption” adalah tingginya kontribusi sektor jasa terhadap pendapatan nasional (GNP/PDB).

Transformasi sosial dapat dilihat dari adanya pendistribusian kemakmuran melalui pendapatan dan pemerataan untuk memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Transformasi budaya, biasa dikaitkan, antara lain, dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, disamping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, seperti perubahan dari spiritualisme ke materialisme/ sekularisme. Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada moralitas menjadi penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional. Secara umum dapat dipahami bahwa pembangunan adalah perubahan sosial, sedangkan perubahan sosial tidak selalu identik dengan pembangunan. Dalam konteks ini, pembangunan adalah perubahan yang direncanakan, disengaja dan diinginkan untuk mencapai tujuan tertentu.

Proses pembangunan terjadi dalam semua aspek kehidupan masyarakat, baik yang berlangsung pada tingkat nasional maupun wilayah/daerah. Karakteristik yang cukup penting dalam pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (progress), pertumbuhan, dan difersifikasi. Kemajuan misalnya, dapat diidentifikasi dari adanya peningkatan dalam rasionalisasi kehidupan masyarakat, teknologi dan efisiensi. Sedangkan pertumbuhan identik dengan kemajuan ekonomi yang ditandai oleh peningkatan pendapatan masyarakat sebagai akibat dari pertumbuhan produktifitas dan diikuti oleh diversifikasi kegiatan ekonomi, baik vertikal maupun horizontal. Dengan demikian, pembangunan memiliki tiga ciri dasar yaitu: pertumbuhan, diversifikasi/diferensiasi dan perbaikan (progress) yang terjadi pada semua aspek dan tingkat kehidupan masyarakat. Proses pembangunan dapat dibedakan menurut kecepatan (rate), arah (direction) dan level dimana proses tersebut berlangsung. Hal ini terjadi karena variabel-variabel pembangunan berubah dengan rates (kecepatan) yang berbeda di tempat yang berbeda. Sebuah bangsa yang baru membangun mungkin hanya dapat memusatkan usaha-usaha pembangunannya kepada aspek-aspek primer seperti nation building, penurunan angka kelahiran dan kematian, pendidikan dasar, dan infrastruktur seperti jalan/jembatan dan komunikasi.

Penggunaan indikator dan variabel pembangunan bisa berbeda untuk setiap negara atau wilayah. Misalnya, di negara-negara yang masih miskin, ukuran kemajuan dan pembangunan mungkin masih sekitar pemenuhan berbagai kebutuhan dasar seperti listrik masuk desa, layanan kesehatan pedesaan, dan harga makanan pokok yang rendah. Sementara itu, untuk negara-negara/wilayah yang telah dapat memenuhi kebutuhan tersebut, indikator pembangunan akan bergeser kepada faktor-faktor sekunder dan tersier, seperti:

(1) Pertumbuhan ekonomi yang mendorong pemerataan, kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup;

(2) Menguatkan ekonomi nasional/domestik yang dapat memperluas lapangan kerja, sehingga daya beli masyarakat terus meningkat baik untuk barang lokal maupun impor;

(3) Diversifikasi kegiatan/sektor ekonomi dengan penguatan sektor industri dan jasa disertai dengan keseimbangan antara produksi barang ekspor dan impor;

(4) Partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik dan proses pembuatan keputusan;

(5) Tersedianya kesempatan untuk memperoleh pendidikan untuk semua lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan;

(6) Stabilitas sosial, politik dan pemerintahan yang disertai dengan penguatan hak-hak azasi manusia.

Dalam perkembangan selanjutnya, development dapat dibedakan menjadi economic development dan social development, seperti yang dikemukakan oleh Blakely (2000). Pembangunan ekonomi berkenaan dengan investasi, peningkatan penyerapan angkatan kerja, dan peningkatan upah buruh. Dalam pandangan pembangunan endogen, pembangunan ekonomi dapat dipahami sebagai proses melalui mana pemerintah lokal bekerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat dan swasta dalam mengelola sumberdaya yang tersedia untuk menciptakan lapangan kerja dan menstimulasi kegiatan ekonomi (Blakely 2000). Pembangunan sosial berkenaan dengan pembangunan masyarakat secara menyeluruh, yang mencakup ekonomi, politik, budaya, hukum, kelembagaan, kesehatan, pendidikan dan dimensi-dimensi sosial lainnya. Di dalamnya mencakup juga pemberdayaan sektor swasta dan masyarakat sipil, proses politik yang partisipatif dan akuntabel, pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial, termasuk pelayanan sosial yang memadai dan memuaskan.

b) Indikator Pembangunan
Dari uraian diatas, dapat diidentifikasi beberapa indikator dalam berbagai dimensi pembangunan yang dapat diklasifikasikan menjadi indikator ekonomi, kesejahteraan sosial dan partisipasi politik atau demokratisasi. Sejumlah indikator ekonomi yang banyak digunakan oleh lembaga-lembaga internasional antara lain pendapatan per kapita (GNP atau PDB) dan jumlah tabungan, sebagai indikator pertumbuhan. Struktur perekonomian dan tingkat urbanisasi, sebagai indikator diferensiasi sosial-ekonomi. Sedangkan indikator progress, antara lain, dapat dilihat dalam tingkat pendidikan dan kesehatan. Masing-masing indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pendapatan per kapita
Pendapatan per kapita, baik dalam ukuran GNP maupun PDB merupakan salah satu indikator makroekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif makroekonomi, indikator ini dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur. Pendapatan juga dapat digunakan sebagai data kegiatan ekonomi, terutama dalam kaitannya dengan produksi barang dan jasa oleh masyarakat dalam suatu periode tertentu. Selama ini, peningkatan dalam pendapatan nasional telah menjadi fokus dari pengukuran pembangunan. Badan-badan internasional, seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional telah menggunakannya untuk melihat dan membandingkan kinerja perekonomian negara-negara di seluruh dunia. Tampaknya, pendapatan per capita telah menjadi indikator makroekonomi yang tidak bisa diabaikan, walaupun memiliki beberapa kelemahan. Sehingga pertumbuhan pendapatan nasional, selama ini, telah dijadikan tujuan pembangunan di negara-negara dunia ketiga. Seolah-olah ada asumsi bahwa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara otomatis ditunjukkan oleh adanya peningkatan pendapatan nasional (pertumbuhan ekonomi).

Walaupun demikian, beberapa pakar mengganggap, bahwa penggunaan indikator ini sebagai tujuan pembangunan telah mengabaikan pola distribusi pendapatan nasional. Dengan kata lain, indikator ini tidak mengukur distribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan, termasuk pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi. Indikator ini tidak dapat menjelaskan situasi ketimpangan pendapatan dalam sebuah masyarakat atau bangsa. Sebagai indikator pemerataan, Bank Dunia menggunakan ukuran 20 persen dari penduduk lapisan paling atas yang dapat menikmati pendapatan nasional, dibandingkan dengan 20 persen penduduk pada lapisan terbawah. Struktur pendapatan masyarakat dapat juga diklasifikasikan menjadi tiga kolompok, yaitu 40 persen tingkat bawah, 40 persen tingkat menengah dan 20 persen tingkat atas. Ketimpangan pendapatan, misalnya, bisa dilihat pada angka 20 persen kelompok atas yang menguasai 73.5 persen pendapatan nasioanal seperti terjadi di Equador pada 1970. Sebaliknya, indikasi pemerataan tampak lebih baik di Amerika Serikat, dimana 38,8 persen pendapatan nasional disumbangkan oleh 20 persen kelompok masyarakat tingkat atas, pada tahun yang sama. Besarnya kelas menengah juga bisa dilihat dari penguasaan kelas ini terhadap pendapatan nasional. Misalnya, di Amerika Serikat 41,5 persen (1970) dan Inggris 42,2 persen (1968). Pada umumnya, ketimpangan pendapatan yang cukup tajam lebih banyak ditemukan di negara-negara miskin.

Indeks Gini juga digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan dalam sebuah negara/masyarakat. Penggunaan index dan ukuran pemerataan kesejahteraan perlu dipertimbangkan, karena menurut para ahli, pada awal terjadinya pertumbuhan ekonomi di negara-negara miskin, tidak akan memperbaiki status kaum miskin. Pada tahap awal pembangunan, yang akan memperoleh keuntungan dan menikmati hasil-hasilnya adalah mereka yang berada dalam kelompok berpenghasilan tinggi dan menengah. Sedangkan mereka yang di dalam kelompok berpenghasilan rendah akan tetap tertinggal sampai pada tahap pembangunan tertentu dalam waktu yang cukup lama.

Struktur Ekonomi

Telah menjadi asumsi bahwa peningkatan pendapatan per kapita akan mencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan kelas-kelas sosial. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita, kontribusi sektor manufaktur/industri dan jasa terhadap pendapatan nasional akan meningkat terus. Perkembangan sektor industri dan perbaikan tingkat upah akan meningkatkan permintaan atas barang-barang industri, yang akan diikuti oleh perkembangan investasi dan perluasan penyerapan angkatan kerja. Di lain pihak, kontribisi sektor pertanian terhadap pendapatan nasional akan semakin menurun. Angkatan kerja sektoral juga akan mengalami transformasi sesuai dengan perkembangan industrialisasi. Pada tahap awal pembangunan, proporsi terbesar angkatan kerja adalah di sektor pertanian, kemudian diikuti oleh sektor-sektor industri/manufaktur dan jasa. Pada tahap berikutnya, angakatan kerja akan terkonsentrasi di sektor industri. Terjadinya proses industrialisasi dapat dilihat dari perubahan yang dialami oleh tiga sektor utama ekonomi, yaitu sektor primer (pertanian), sekunder (industri) dan tersier (jasa). Sebuah negara bisa dikatakan negara industri apabila proporsi sektor primer di dalam pendapatan nasional kurang dari 15 persen dan proporsi angkatan kerja di sektor ini tidak lebih dari 20 persen. Sedangkan proporsi penduduk perkotaan (urban) diatas 60 persen.

Urbanisasi

Urbanisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan. Urbanisasi dikatakan tidak terjadi, apabila pertumbuhan penduduk di wilayah urban sama dengan nol. Sesuai dengan pengalaman industrialisasi di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara, maka proporsi penduduk di wilayah urban berbanding lurus dengan proses industrialisasi. Ini berarti bahwa kecepatan urbanisasi akan semakin tinggi sesuai dengan cepatnya proses industrialisasi. Di negara-negara industri, sebagian besar penduduk tinggal di wilayah perkotaan; sedangkan di negara-negara yang sedang berkembang proporsi terbesar tinggal di wilayah pedesaan. Berdasarkan kepada fenomena ini, maka urbanisasi telah digunakan sebagai salah satu indikator pembangunan.

Negara-negara dengan tingkat urbanisasi yang tinggi akan memiliki pertumbuhan yang rendah. Sedangkan negara-negara dengan tingkat urbanisasi yang masih rendah, biasanya memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Misalnya, pertumbuhan penduduk urban di Amerika Serikat dan Inggris, dengan tingkat urbanisasi yang telah mencapai 77 dan 89 persen, lebih rendah dari yang terjadi di negara-negara dunia ketiga. Secara demografis, pertumbuhan penduduk wilayah urban, bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain perpindahan penduduk desa ke kota, angka kelahiran yang lebih tinggi dan angka kematian yang lebih rendah dari pada di desa, sehingga pertumbuhan alami menjadi lebih besar. Peristiwa migrasi masyarakat desa ke kota karena industrialisasi dapat memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap tingginya angka urbanisasi.

Angka Tabungan

Perkembangan sektor manufaktur/industri selama tahap industrialisasi memerlukan investasi dan modal. Financial capital merupakan faktor utama dalam proses industrialisasi dalam sebuah masyarakat, sebagaimana terjadi di Inggris dan Eropa pada umumnya pada awal pertumbuhan kapitalisme yang disusul oleh revolusi industri. Dalam masyarakat yang memiliki produktifitas yang tinggi, modal usaha ini dapat dihimpun melalui tabungan, baik swasta maupun pemerintah. Sejarah perkembangan ekonomi di Eropa menunjukkan bahwa sektor primer telah berhasil menciptakan surplus yang merupakann awal dari proses pembentukan modal (capital formation). Investasi, baik untuk industrialisasi maupun perdaganagan bisa didukung oleh ketersediaan modal yang dibentuk oleh surplus dan tabungan masyarakat. Dengan demikian, jumlah tabungan masyarakat (domestic saving) dapat dijadikan salah satu indikator pembangunan. Misalnya, angka tabungan di Indonesia selama periode 1989-1993 adalah 23,9 persen dari PDB.

Indeks Kualitas Hidup (IKH)

IKH atau Physical Quality of Life Index (PQLI) digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini dibuat karena apabila hanya indikator makroekonomi digunakan dalam mengukur keberhasilan ekonomi, maka ia tidak dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat. Misalnya, pendapatan nasional sebuah bangsa dapat tumbuh terus, tetapi tanpa diikuti oleh peningkatan kesejahteraan sosial. Indeks ini dihitung berdasarkan kepada (1) angka rata-rata harapan hidup pada umur satu tahun, (2) angka kematian bayi, dan (3) angka melek huruf. Dalam indeks ini, angka rata-rata harapan hidup dan kematian bayi akan dapat menggambarkan status gizi anak dan ibu, derajat kesehatan, dan lingkungan keluarga yang langsung berasosiasi denga kesejahteraan keluarga. Pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf, dapat menggambarkan jumlah orang yang memperoleh akses pendidikan sebagai hasil pembangunan. Seperti dikemukakan diatas, variabel ini menggambarkan kesejahteraan masyarakat, karena tingginya status ekonomi keluarga akan mempengaruhi status pendidikan para anggotanya. Oleh para pembuatnya, index ini dianggap sebagai yang paling baik untuk mengukur kualitas manusia sebagai hasil dari pembangunan, disamping pendapatan per kapita sebagai ukuran kuantitas manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index)

The United Nations Development Program (UNDP) telah membuat indikator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk beberapa indikator yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya index ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumber daya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan untuk mengembangkan piliha-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasarkan kepada asumsi bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang untuk menentukan jalan hidup manusia secara bebas. Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai faktor penting di dalam kehidupan manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan martabat dan harkat manusia. Dalam hubungan ini, ada tiga komponen yang dianggap sangat menentukan dalam pembangunan yaitu umur panjang dan sehat, perolehan dan pengembangan pengetahuan, dan peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik. Index ini dibuat dengan mengkombinasikan tiga komponen, yaitu (1) rata-rata harapan hidup pada saat lahir, (2) rata-rata pencapaian pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMU, dan (3) pendapatan per kapita yang dihitung berdasarkan Purchasing Power Parity. Pengembangan manusia berkaitan erat dengan peningkatan kapabilitas manusia yang dapat dirangkum dalam peningkatan Knowledge, Attitude dan Skills, disamping derajat kesehatan seluruh anggota keluarga dan lingkungannya.